Pemerintah Amerika Serikat (AS) mencabut pembekuan bantuan militer dan data intelijen kepada Ukraina. Ini setelah Kyiv mengindikasikan untuk menerima kesepakatan gencatan senjata selama 30 hari dengan Rusia.
Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Pavlo Palisa, membenarkan kelanjutan bantuan keamanan tersebut. “Saya memastikan bantuan keamanan AS akan dilanjutkan dan dilaksanakan,” ujarnya dikutip Kyiv Independent, Rabu (12/3/2025).
Keputusan ini diambil pada pertemuan pejabat AS dan Ukraina di Jeddah, Arab Saudi, untuk meredakan ketegangan kedua negara. Kesepakatan tercapai setelah Kyiv menerima usulan Washington mengenai gencatan senjata sementara selama 30 hari dengan Rusia.
Ketegangan antara AS dan Ukraina meningkat setelah Presiden Volodymyr Zelensky mengunjungi Presiden Donald Trump di Gedung Putih (28/2/2025). Keduanya lalu terlibat dalam perdebatan panas yang berujung pada pembekuan bantuan militer dan intelijen AS untuk Ukraina.
Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran Kyiv mengenai komitmen Washington terhadap negara itu dalam menghadapi perang melawan Rusia. Karena itu, pembicaraan di Jeddah bertujuan mencari titik temu dan memastikan bahwa Ukraina tetap mendapat dukungan dari AS.
Zelensky menyatakan AS memahami alasan Ukraina dan menerima usulan yang diajukan. “Saya berterima kasih kepada Presiden Trump untuk sikapnya yang konstruktif terhadap pertemuan pejabat kedua negara,” ujarnya.
Washington menekankan bantuan ini bertujuan untuk memastikan Ukraina tetap memiliki kemampuan bertahan dan mempertahankan kedaulatannya. Meskipun demikian, Kyiv tetap berupaya mendapatkan jaminan dukungan jangka panjang dari AS.
Gencatan senjata 30 hari dianggap sebagai ujian bagi komitmen Rusia terhadap penyelesaian konflik. Jika Moskow tidak mematuhi kesepakatan ini, Ukraina akan kembali mempertahankan diri dengan kekuatan penuh.
