Amerika Serikat menuai kritik keras setelah menangkap pemimpin Venezuela, Nicolás Maduro dalam sebuah operasi. Kritik tersebut dibahas pada sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dilansir dari BBC News, Rabu (7/1/2026).
Kritik datang tidak hanya dari negara-negara yang selama ini berseberangan dengan Washington, tetapi juga dari sejumlah sekutu dekatnya. Banyak negara anggota PBB sepakat bahwa Maduro merupakan pemimpin yang tidak sah dan menjalankan pemerintahan secara represif.
Meski demikian, operasi militer AS dinilai telah melanggar hukum internasional dan Piagam PBB. Sejumlah negara menegaskan bahwa solusi bagi Venezuela harus berupa transisi demokratis yang mencerminkan kehendak rakyat.
Prancis muncul sebagai sekutu AS yang paling vokal menyampaikan kecaman. Wakil duta besar Prancis di PBB menyatakan penangkapan Maduro bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan larangan penggunaan kekuatan.
Ia memperingatkan bahwa pelanggaran Piagam PBB oleh negara-negara besar dapat merusak fondasi tatanan internasional. Denmark juga menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyebut tindakan AS sebagai preseden berbahaya bagi hukum internasional.
Sebaliknya, Inggris dan Yunani tidak secara langsung mengecam operasi militer AS. Panama menyuarakan kekhawatiran bahwa Washington berencana bekerja sama dengan rezim lama tanpa melibatkan oposisi atau menggelar pemilu baru.
Panama menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpin tokoh dari aparat represif tidak dapat disebut sebagai transisi sejati. Kolombia menilai tidak ada pembenaran atas penggunaan kekuatan sepihak dan menyebut tindakan AS sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.”
